PersadaFM – Pemerintah Kabupaten Blitar terus mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mempercepat proses Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Upaya ini dilakukan agar semua dapur SPPG dapat dinyatakan layak dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, sekaligus menjamin keamanan pangan bagi anak-anak dan warga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, menegaskan bahwa meskipun proses pengurusan SLHS melalui Online Single Submission (OSS) membutuhkan waktu dan tenaga profesional, Kementerian Kesehatan memberikan kelonggaran sementara bagi SPPG yang sudah beroperasi agar tetap dapat beraktivitas secara manual.
“Prosesnya memang harus melalui OSS dengan persyaratan PBG dan SLF, tapi Kemenkes memberi diskresi supaya layanan gizi tetap berjalan,” kata Khusna, Jumat (31/10).
Selain dokumen, Pemkab menekankan pentingnya pelatihan penjamah makanan. Minimal 50 persen petugas dapur harus memiliki sertifikat pelatihan dari Dinas Kesehatan.
“Kalau jumlah penjamah makanan 47 orang, setidaknya 23 orang harus bersertifikat. Kami terus memfasilitasi pelatihan ini,” jelasnya.
Dari sekitar 40 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Blitar, baru tiga yang mulai mengurus SLHS melalui OSS. Pemkab menegaskan pendampingan akan terus dilakukan agar seluruh satuan segera memenuhi persyaratan izin dan standar higienitas.
Langkah ini juga menjadi respons terhadap kasus sebelumnya di Kecamatan Wonodadi, di mana beberapa anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi susu kedelai dari salah satu SPPG. Meski kasusnya ringan, Pemkab menilai hal ini sebagai perhatian serius untuk memastikan keamanan pangan.
“Kasus itu menjadi pengingat bagi kami bahwa sertifikasi dan pelatihan penjamah makanan tidak bisa ditunda. Standar higienitas harus dijaga agar makanan bergizi benar-benar aman dikonsumsi,” tutup Khusna. (riz)
