PersadaFM – DPRD Kabupaten Blitar mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna, Jumat (19/9/2025) malam.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan bahwa usai mendapat persetujuan DPRD, Ranperda Perubahan APBD 2025 akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur maksimal tiga hari kerja untuk dievaluasi.
“Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan dalam keterbatasan waktu sehingga memerlukan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif. Setelah persetujuan ini, kami segera menyerahkan Ranperda ke Gubernur untuk proses evaluasi,” ujarnya.
Proses berikutnya, evaluasi Gubernur harus disampaikan paling lama 15 hari kerja sejak Ranperda diterima. Setelah itu, Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan hasil evaluasi dalam waktu tujuh hari kerja.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan bahwa Perubahan APBD 2025 disepakati dengan penyesuaian struktur anggaran, di antaranya pendapatan turun menjadi Rp 2,605 triliun, belanja naik menjadi Rp 2,714 triliun, sehingga menimbulkan defisit Rp 109,06 miliar. Defisit ini ditutup dengan memanfaatkan kembali SILPA 2024 senilai Rp 109,06 miliar.
Banggar DPRD Kabupaten Blitar juga memberikan sejumlah rekomendasi, termasuk optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola keuangan daerah, serta peningkatan kinerja BUMD agar mampu memberi kontribusi lebih besar. DPRD menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi Perubahan APBD 2025.
Selain itu, Pemkab Blitar memastikan percepatan pengadaan barang dan jasa akan diumumkan melalui aplikasi SIRUP, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, segera setelah penandatanganan dokumen persetujuan bersama. (riz)
