PersadaFM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar temui aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar di depan Gedung DPRD pada Selasa (16/5/2023). Dalam aksi tersebut, puluhan masa sampaikan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dapat memberi sanksi pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan tidak membayar upah sesuai upah minimum kerja (UMK) serta tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Muharam Sulistiono menyampaikan jika pihaknya sambut baik aksi tersebut karena tidak akan mengetahui permasalahan tersebut tanpa adanya penyampaian aspirasi seperti saat ini. Hal tersebut juga berkaitan tujuan Pemkab Blitar untuk kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Kabupaten Blitar meminta data yang akurat dan lengkap agar dapat ditindak lanjuti. Muharam sebut jika perlu pihaknya akan mengundang pengusaha yang belum bisa memenuhi target gaji kesejahteraan buruh di Kabupaten Blitar.
Sementara Sekretaris Umum PMII Cabang Blitar, Thoha Ma’ruf berharap setelah adanya hearing ini nantinya ada kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Blitar meski komisi terkait serta unsur pimpinan tidak dapat menemui secara langsung.
Terakhir, Thoha menjelaskan jika pihaknya akan terus melakukan kajian dari data yang didapatkan untuk dikirim kembali pada DPRD Kabupaten Blitar maupun dinas terkait. (zis/riz)
