PersadaFM – Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan hingga saat ini belum menerima satupun berkas resmi terkait rencana investasi pembangunan kilang minyak di wilayah Blitar Selatan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto, menegaskan bahwa dokumen persyaratan dasar, termasuk PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), masih belum ada.
“Belum ada pengajuan investasi kilang minyak masuk ke DPM PTSP. Baik proposal, berkas permohonan, maupun pengajuan izin. Bahkan saat kami cross check melalui sistem OSS (Online Single Submission), juga belum ada catatan terkait rencana tersebut,” jelas Puguh, Rabu (27/08/2025).
Puguh menambahkan, hingga kini pihaknya juga belum menerima kegiatan survei maupun presentasi dari calon investor. Padahal, mekanisme yang biasa dilakukan jika ada rencana investasi berskala besar adalah pihak investor melakukan paparan di hadapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Forum itu penting untuk memastikan agar perencanaan sesuai tata ruang dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Biasanya kalau ada investor yang serius, kami undang untuk presentasi di depan OPD teknis. Dari situ bisa dipetakan apa saja yang perlu dipenuhi, sehingga tidak bolak-balik dan tidak salah langkah. Misalnya, jangan sampai tanah yang dibeli ternyata masuk dalam LP2B atau LSD. Itu bisa jadi masalah panjang kalau tidak dipastikan sejak awal,” tegasnya.
Meski demikian, Pemkab Blitar menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka dan welcome terhadap investor yang ingin masuk, termasuk dalam sektor energi. Pemkab siap memberikan pendampingan dan mempermudah proses perizinan, selama sesuai aturan dan tata ruang yang berlaku.
“Kalau nanti ternyata betul ada investasi kilang minyak, tentu kita sambut baik. Prinsipnya, Pemkab Blitar mendukung penuh investasi sepanjang sesuai aturan. Kami akan bantu fasilitasi agar berjalan lancar,” pungkas Puguh. (riz)
