PersadaFM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Blitar dalam membenahi pengelolaan dan persewaan aset negara di kawasan emplasemen Stasiun Blitar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pendampingan hukum dalam penyelesaian persoalan persewaan aset, Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan sosialisasi hukum kepada para penyewa aset PT KAI.
Ali Afandi mengatakan, pengelolaan aset negara tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama menyangkut administrasi dan kepatuhan persewaan. Karena itu, pendampingan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar dinilai penting dalam menyelesaikan persoalan hukum di kawasan Stasiun Blitar.
” Sinergi bersama bidang Datun Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” jelas Ali.
Menurutnya, keberhasilan pendampingan hukum tersebut menjadi langkah penting bagi KAI untuk menata aset, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, sekaligus mengembangkan kawasan stasiun guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar-benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak-hak keperdataan PT KAI,” tegasnya.
Selain penyelesaian persoalan hukum, sosialisasi kepada para penyewa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan persewaan aset.
Ali berharap kerja sama dengan Kejari Blitar terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola aset BUMN yang akuntabel dan transparan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pelayanan transportasi serta perekonomian masyarakat. (riz)
