PersadaFM – Bupati Blitar Rijanto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (22/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Rijanto mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur. Raihan tersebut menjadi yang ke-10 kali berturut-turut sejak 2016.
Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Meski kembali meraih WTP, Pemkab Blitar tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, terutama terkait pendapatan, belanja, dan aset daerah.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,709 triliun atau 103,95 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp564,42 miliar dan pendapatan transfer Rp2,145 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer mencapai Rp2,424 triliun atau 89,28 persen dari anggaran, sehingga Kabupaten Blitar mencatat surplus sebesar Rp284,93 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan daerah terealisasi Rp109,06 miliar dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp393,99 miliar.
Rijanto menegaskan, pertanggungjawaban APBD bukan sekadar penyampaian angka, melainkan bentuk komitmen untuk mengelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menyatakan DPRD akan segera membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama pihak eksekutif.
“Tadi sudah kita saksikan bersama penjelasan Bupati terkait rancangan peraturan daerah yang diusulkan eksekutif. Setelah diparipurnakan, selanjutnya akan segera kita bahas bersama,” ujarnya. (riz)
