PersadaFM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri untuk memperkuat pengamanan aset perusahaan dan tata kelola hukum. Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Rabu (21/10/2026).
Vice President Daop 7 Madiun Ali Afandi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan penanganan berbagai persoalan hukum secara profesional, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi di wilayah kerja Daop 7 Madiun.
“Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi di wilayah kerja Daop 7 Madiun,” ujar Ali Afandi.
Sementara itu, Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Ia berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri semakin memperkuat kelancaran operasional perusahaan, pengamanan aset, serta kontribusi KAI terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup pemberian bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, terdapat pemberian pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).
Kerja sama ini juga mencakup tindakan hukum lain dengan melibatkan Jaksa Pengacara Negara sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator apabila terjadi sengketa maupun perselisihan.
Melalui kemitraan tersebut, KAI Daop 7 Madiun bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri berkomitmen memperkuat kepastian hukum, menjaga aset perusahaan, serta mendukung penyelenggaraan layanan publik yang profesional, humanis, dan berintegritas. (riz)
