PersadaFM – Gerakan Pembaruan Indonesia (GPI) menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar, Senin (25/8/2025). Aksi tersebut menyoroti keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2025 yang dinilai penting untuk mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Blitar.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya, menyampaikan bahwa penundaan pengesahan APBD Perubahan berpotensi menghambat jalannya pembangunan.
“Banyak infrastruktur di Kabupaten Blitar dalam kondisi rusak. Jika APBD Perubahan tidak segera disahkan, program pembangunan akan tersendat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, GPI berencana mendirikan Posko Kerakyatan di depan kantor DPRD pada 29 Agustus 2025, bertepatan dengan agenda Paripurna, untuk mengawal proses pembahasan hingga pengesahan.
Dalam kesempatan itu, massa ditemui Komisi I DPRD Kabupaten Blitar. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, yang menyatakan bahwa Fraksi PDIP siap mendukung pengesahan APBD Perubahan. Dukungan juga disampaikan Golkar dan PKB, sementara Gerindra masih melakukan koordinasi internal sebelum menentukan sikap resmi.
Setelah dari DPRD, rombongan aksi melanjutkan agenda ke kantor Pemkab Blitar. Mereka diterima oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan. Ia menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat sudah menjadi target Bupati dan Wakil Bupati, dan proses perizinan dari pusat yang sebelumnya ditunggu kini telah selesai. Dengan begitu, pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat akan segera direalisasikan.
“Persetujuan dari pusat sudah keluar, jadi proses rotasi dan mutasi bisa segera dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Aksi ini menjadi dorongan agar agenda pengesahan APBD Perubahan 2025 segera dituntaskan, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal di Kabupaten Blitar. (riz)
