PersadaFM – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar menjalankan program budidaya ayam petelur sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Program tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan UD Farm sebagai mitra dalam pengelolaan sekaligus sarana pembelajaran bagi pegawai.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Aditya Nursanto mengatakan program tersebut merupakan kontribusi pihaknya dalam menjalankan arahan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penguatan ketahanan pangan. Menurutnya, kerja sama dengan UD Farm tidak hanya sebatas kemitraan, tetapi juga menjadi ruang belajar agar pegawai memahami pengelolaan budidaya ayam petelur secara langsung.
Saat ini, pihaknya memelihara sekitar 200 ekor ayam petelur dengan hasil produksi mencapai sekitar 400 butir telur setiap hari. Hasil tersebut kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari distribusi internal hingga kegiatan sosial.
“Hasil telur ini selain untuk pegawai, juga kami salurkan dalam kegiatan bakti sosial yang rutin dilakukan,” ujar Aditya.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Telur hasil budidaya menjadi salah satu bentuk bantuan dalam kegiatan sosial yang digelar Kantor Imigrasi.
Program budidaya ayam petelur ini baru berjalan sekitar dua bulan. Meski masih dalam tahap awal, hasilnya mulai dirasakan. Pihak Imigrasi bahkan telah melakukan panen dan menjual hasil produksi kepada pegawai beserta keluarganya.
Untuk memenuhi kebutuhan internal, pihaknya melakukan pendataan kebutuhan telur pegawai yang kemudian didistribusikan secara berkala setiap pekan. Kebutuhan tersebut mencapai lebih dari 20 kilogram telur per hari.
Aditya menambahkan, program tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan diperluas ke sektor lain seperti pertanian atau perkebunan.
Selain itu, peluang distribusi hasil produksi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan.
“Kami ingin program ini bukan sekadar menjalankan kewajiban instansi, tetapi juga menjadi proses belajar dan bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat,” pungkasnya. (riz)
