free web hit counter
""

Gugatan Wanprestasi terhadap Wima Brahmantya Senilai Rp6,4 Miliar Diputus NO

Pengadilan Negeri (PN) Blitar menyatakan tidak dapat menerima gugatan wanprestasi senilai sekitar Rp6,4 miliar yang diajukan Yoppy Tirta terhadap Wima Brahmantya. Putusan perkara perdata nomor 90/Pdt.G/2026/PN.Blt tersebut dibacakan dalam persidangan pada Senin (16/11/2026).

Majelis Hakim menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), yakni menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Perkara tersebut berkaitan dengan perselisihan kerja sama bisnis penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan penanaman di kawasan Perkebunan Karanganjar, Kabupaten Blitar.

Sengketa ini bermula dari kerja sama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 9 September 2021 di hadapan notaris. Perjanjian tersebut melibatkan Wima Brahmantya secara pribadi dengan Yoppy Tirta.

Dalam perkembangannya, kerja sama tersebut mengalami perselisihan. Yoppy Tirta kemudian mengajukan gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi material sekitar Rp6,4 miliar atas investasi dan kerugian yang diklaim dialaminya.

Sementara itu, Wima Brahmantya melalui tim hukumnya membantah dalil wanprestasi yang ditujukan kepadanya. Pihaknya mempersoalkan sejumlah aspek, mulai dari kejelasan objek kegiatan penanaman, relevansi kegiatan dengan substansi perjanjian awal, hingga pembuktian atas kerugian yang dituntut penggugat.

Selama proses persidangan, kedua belah pihak telah menyampaikan bukti dan menghadirkan saksi. Majelis hakim juga sempat menjadwalkan pemeriksaan setempat sebanyak dua kali. Namun, agenda tersebut tidak terlaksana karena kendala akses menuju lokasi penanaman yang menjadi objek sengketa.

Menanggapi putusan tersebut, Wima Brahmantya menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim PN Blitar. Ia mengaku sejak awal meyakini telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, khususnya terkait penyediaan lahan.

“Saya menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Sejak awal saya meyakini telah menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, yaitu menyediakan lahan sebagaimana yang telah disepakati. Ketika kemudian muncul perselisihan dan gugatan wanprestasi, saya memilih menyelesaikannya melalui jalur hukum. Saya bersyukur proses persidangan telah menghasilkan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima,” ujar Wima.

Baca Juga :  Tingkatkan Pembangunan Daerah, Pemkab Blitar Teken MoU dengan Pemkot Samarinda

Menurutnya, perkara tersebut menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha mengenai pentingnya ketelitian dalam menyusun kontrak bisnis. Kejelasan isi perjanjian, kepastian objek kerja sama, serta standar pembuktian dinilai menjadi aspek penting dalam setiap hubungan bisnis.

“Semoga ini menjadi pembelajaran bersama mengenai pentingnya kejelasan isi perjanjian, kepastian objek kerja sama, serta standar pembuktian yang kuat dalam setiap hubungan bisnis,” imbuhnya.

Wima menegaskan tetap menghormati proses hukum dan mengakui hak setiap pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (riz)