PersadaFM – Literasi demokrasi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif. Hal itu mengemuka dalam Giat Literasi Demokrasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar bertajuk “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis”, Jumat (26/9/2025).
Acara dibuka oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, dan menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, sebagai pembicara utama. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai organisasi masyarakat, OKP, komunitas, influencer, media, hingga perwakilan masyarakat difabel. Kehadiran beragam elemen ini mencerminkan semangat inklusivitas dalam membangun kesadaran politik warga.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kunci memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Ia juga menanggapi wacana di media terkait kemungkinan Bawaslu menjadi lembaga pengadil di masa depan.
“Tugas Bawaslu jauh lebih luas. Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat,” tegas Nur Ida.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, menambahkan bahwa giat literasi demokrasi dilakukan secara masif bersama Komisi II DPR RI sebagai strategi membangun kesadaran politik warga.
Sementara itu, Romy Soekarno dalam paparannya menyebut Blitar memiliki potensi besar menjadi living laboratory demokrasi digital nasional. Ia menekankan pentingnya pendidikan pemilih agar masyarakat semakin melek politik, mendorong ekosistem pengawasan yang transparan untuk memangkas praktik politik uang, serta mengusulkan penerapan e-voting berbasis blockchain agar suara rakyat benar-benar terhitung jujur dan tak bisa dimanipulasi.
Romy juga mengingatkan adanya sinyal krisis legitimasi pada Pemilu 2024, ditandai anomali seperti intimidasi, scam politik, 2.882 konten hoaks, hingga 4 juta pemilih yang kehilangan hak pilih karena belum memiliki e-KTP. Kondisi tersebut berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik dari 94% menjadi 76%.
“Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif. Blitar, dengan modal sosial dan semangat inovasinya, bisa jadi prototipe demokrasi masa depan,” tandas Romy.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penggerak literasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mengawal demokrasi. (riz)
