PersadaFM – Menanggapi berbagai respons publik terkait pernyataannya soal sound horeg, Bupati Blitar Rijanto akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa banyak pernyataan yang beredar di tengah masyarakat telah dipotong dan disebarluaskan tanpa konteks utuh, sehingga menimbulkan kesalahpahaman mengenai sikap Pemerintah Kabupaten Blitar.
“Saya sering mendapat kabar bahwa pernyataan saya dianggap tidak sesuai dengan aturan atau fatwa dari MUI. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Banyak yang menyebarkan hanya potongan dari apa yang saya sampaikan,” jelasnya melalui akun media sosialnya, Kamis (25/7/2025).
Rijanto menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah ajakan untuk melihat persoalan sound horeg secara menyeluruh. Ia menilai, kebijakan yang diambil tidak boleh hanya berfokus pada pelarangan, melainkan juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat.
“Saya tidak pernah mengatakan bahwa kita akan melanggar aturan. Justru saya ingin semuanya ini bisa berjalan seimbang, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itu inti dari pernyataan saya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menegaskan bahwa Pemkab Blitar tetap berkomitmen mengikuti setiap aturan dan fatwa yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah juga bertugas untuk mengatur dengan bijak agar tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
“Kami terbuka terhadap masukan. Dan apapun keputusannya, tentu akan kami sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tapi saya harap masyarakat tidak salah paham karena potongan-potongan video atau pernyataan yang beredar,” tegasnya.
Sebagai upaya mengakomodasi berbagai aspirasi, termasuk dari kalangan pemuda dan pelaku hiburan, Pemkab Blitar juga tengah mewacanakan konsep Festival Sound Horeg yang digelar di lokasi terbuka dan terkendali. Tujuannya adalah agar aktivitas hiburan masyarakat tetap bisa tersalurkan, namun dengan pengaturan yang ketat dan tetap mengedepankan norma, etika, serta kenyamanan lingkungan sekitar.
“Kalau difasilitasi dengan baik dan dikondisikan, sebenarnya bisa diarahkan. Panitia harus bertanggung jawab, tampilan dibatasi, tempatnya diatur, dan tetap mematuhi etika. Kita tidak ingin terjadi gesekan, tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap aspirasi yang ada,” pungkas Rijanto.
Dengan penjelasan ini, Bupati berharap masyarakat dapat memahami maksud pernyataannya secara utuh, tidak lagi terprovokasi informasi yang terpotong, dan bersama-sama menjaga keseimbangan antara budaya, ketertiban, dan aturan yang berlaku. (riz)
