PersadaFM — Suasana di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Blitar pada Rabu (29/10/2025) pagi tampak ramai. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Pendukung Reforma Agraria (AMPERA) menggelar aksi damai menuntut percepatan penyelesaian konflik agraria dan penindakan tegas terhadap mafia tanah yang diduga masih bercokol di sejumlah wilayah Blitar Raya.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan diakhiri dengan audiensi bersama Bupati Blitar Rijanto, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dan perwakilan dari Revolutionary Law Firm dan AMPERA. Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan keadilan agraria di Blitar.
Kuasa Hukum AMPERA, Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., C.Me., Sp.Ptn., CPLA., yang juga pendiri sekaligus konsultan hukum utama Revolutionary Law Firm, menuturkan bahwa sejumlah lahan perkebunan di Blitar hingga kini masih bermasalah.
“Di Blitar ini masih banyak perkebunan yang bermasalah, terutama di wilayah Kruwuk dan Karangnongko. Kami sepakat untuk segera menempuh tahapan-tahapan reforma agraria. Hari ini juga kami melaporkan keberadaan jaringan mafia tanah yang selama ini menghambat pelaksanaan program tersebut,” ungkap Trijanto.
Sebagai tindak lanjut, Revolutionary Law Firm bersama AMPERA Blitar telah melayangkan laporan resmi ke Polda Jawa Timur, dengan tembusan kepada KPK, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Ditjen Pajak, untuk meminta penindakan tegas terhadap jaringan mafia tanah yang beroperasi di Blitar Raya.
Trijanto menambahkan, salah satu persoalan utama yang masih mengganjal adalah lahan di Karangnongko, yang kini hanya menunggu rekomendasi dari Kepala ATR/BPN. Sekitar 30 hektare lahan belum diredistribusikan, dan pihaknya berharap redistribusi tanah di Karangnongko dan Kruwuk dapat dilakukan secara gratis, karena telah didanai oleh APBN dan APBD.
“Respon dari pemerintah daerah bagus. Bupati menunjukkan komitmen yang kuat. Minggu depan tim kecil akan diundang kembali untuk membahas langkah konkret. Kami berharap di masa kepemimpinan Bupati Rijanto ini lahir legasi besar dalam penyelesaian konflik agraria,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto dalam audiensi tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mempercepat proses reforma agraria di Kabupaten Blitar. Ia mengatakan, persoalan agraria tidak hanya menyangkut tanah, tetapi juga menyangkut nasib masyarakat yang menggantungkan hidup di atasnya.
“Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mengawal dan memastikan setiap tahapan reforma agraria berjalan sesuai ketentuan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang menghambat, termasuk mafia tanah,” tegas Rijanto.
Ia juga meminta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk bekerja lebih intensif, sistematis, dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Saya ingin GTRA betul-betul menjadi wadah yang solutif. Reforma agraria bukan hanya soal pembagian lahan, tapi juga tentang keadilan sosial bagi rakyat kecil. Maka dari itu, pemerintah harus hadir dengan tegas,” ujarnya.
Aksi dan audiensi ini menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria, memastikan redistribusi tanah berjalan adil, dan mewujudkan cita-cita “tanah untuk rakyat”. (riz)
