PersadaFM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar mulai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 melalui Panitia Khusus (Pansus), yang ditandai dengan rapat kerja hari pertama pada Rabu (15/04/2026) di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
Pembahasan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, dengan fokus utama pada capaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Candra Purnama, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ tidak hanya berfokus pada angka serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program di lapangan.
“Yang kami dalami bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini yang menjadi fokus utama dalam pembahasan LKPJ tahun ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan Pansus juga mencakup ketepatan sasaran program serta konsistensi antara perencanaan dan realisasi di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap OPD tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan hasil yang terukur dan berdampak langsung. Ke depan, ini akan menjadi catatan penting dalam rekomendasi DPRD,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD melakukan pendalaman terhadap capaian kinerja, realisasi program, serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Berbagai masukan dan catatan strategis disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program pembangunan daerah.
Pembahasan LKPJ ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rapat kerja Pansus LKPJ dijadwalkan berlangsung secara bertahap dengan menghadirkan OPD lainnya, sebelum nantinya dirumuskan rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (riz)
