PersadaFM – Puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar gelar aksi tuntut upah minimum rakyat pada Selasa (16/5/2023) di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Blitar. Dalam aksi tersebut mahasiswa menuntut terkait upah minimum kerja (UMK), pembentukan posko aduan UMK, menuntut Disnaker bersama badan terkait untuk memfasilitasi dan mensosialisasikan jaminan sosial bagi pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Disnaker Kabupaten Blitar, Nanang Adi sebut jika UMK merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Nanang juga menjelaskan jika pihaknya akan menampung aspirasi yang disampaikan mahasiswa untuk dijalankan sesuai dengan aturan Pemprov Jawa Timur.
Nanang menjelaskan terkait sosialisasi menjadi wewenang hubungan industrial dan dilakukan menggunakan surat edaran. Menurutnya surat edaran lebih kuat dibandingkan dengan pemasangan banner karena tertera kop dan tertanda tangan dinas.
Selain itu, masalah pengaduan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dimana aduan harus di laporkan oleh korban karena bersifat hukum.
Sedangkan untuk prosedur posko aduan, Nang menjelaskan jika pihaknya akan menerima laporan dari korban dan kemudian akan dilakukan peneyelidikan terhadap pihak pemberi kerja dan pekerja. Sehingga apabila dari salah satu pihak tidak dapat memenuhi aturan yang ada, maka akan dilanjutkan penanganan ditingkat Pemprov Jawa Timur.
Sekretaris PMII Cabang Blitar, Thoha Ma’ruf sebut jika pihaknya telah melakukan survey melalui wawancara secara langsung kepada pekerja serta pengisian angket online yang dikhususkan bagi pekerja di wilayah Kabupaten Blitar. Terakhir, Thoha sebut jika prosentase pekerja yang mendapat gaji dibawah UMK kurang dari 50%. (zis/riz)
