PersadaFM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar terus menggenjot penerimaan dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) menjelang akhir tahun 2025. Dengan waktu tersisa dua bulan, Bapenda menargetkan pendapatan mencapai Rp 1,8 miliar dan saat ini realisasinya telah menyentuh sekitar 80 persen.Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmanig Ayu, mengatakan capaian pajak MBLB hingga awal November sudah cukup signifikan. Namun, karena adanya sistem opsen atau bagi hasil pajak dengan pemerintah provinsi, sekitar Rp 362 juta dari total pendapatan tersebut harus disetorkan ke Pemprov Jawa Timur.“Sebelumnya, pendapatan pajak MBLB dalam setahun hanya sekitar Rp 364 juta. Setelah dilakukan perubahan anggaran keuangan (PAK), targetnya naik menjadi Rp 1,8 miliar. Kami optimistis bisa mencapainya dalam sisa dua bulan ini,” ujarnya.Untuk memaksimalkan pendapatan, Bapenda melakukan monitoring, identifikasi, dan evaluasi di lapangan. Hasilnya ditemukan adanya beberapa titik pengawasan yang masih rawan kebocoran, terutama di wilayah selatan dan timur Blitar, tempat aktivitas tambang cukup padat namun belum terpantau optimal.“Masih banyak truk pengangkut material tambang yang belum bisa menunjukkan Surat Tanda Pembayaran (STP) karena tidak melewati pos pengawasan. Maka dari itu, kami berencana menambah beberapa pos baru,” jelas Ayu.Ia mencontohkan keberhasilan reposisi pos pengawasan di Dusun Menjangan Kalung, Desa Slorok, Kecamatan Garum, yang kini lebih dekat dengan lokasi tambang. Pemindahan tersebut terbukti meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan memastikan seluruh pelaku tambang memiliki STP.Selain menambah pos, Bapenda juga rutin melakukan rekonsiliasi bulanan dengan para wajib pajak tambang dan operasi gabungan dua kali sebulan untuk menegakkan kedisiplinan administrasi pembayaran pajak.“Kami juga sedang menyusun tim pengawas MBLB yang melibatkan Forkopimda dan stakeholder terkait. Tim ini akan memperkuat fungsi pengawasan, pengendalian, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, agar kebocoran PAD bisa diminimalkan,” ungkapnya.Ayu menambahkan, penambahan pos pengawasan MBLB akan mulai beroperasi pada Desember 2025 di beberapa wilayah strategis seperti Kecamatan Kademangan, Gandusari, Nglegok, dan Binangun. Pos-pos tersebut bersifat portable agar dapat menyesuaikan dengan jalur kendaraan tambang.“Penempatan pos akan kami sesuaikan dengan titik-titik yang paling banyak dilalui truk pembawa material tambang. Dengan langkah ini, kami yakin target PAD dari sektor pajak MBLB bisa tercapai bahkan melampaui target,” pungkasnya. (riz)
BAPENDA KAB BLITAR KEJAR TARGET PAJAK MBLB RP 1,8 MILIAR, TAMBAH POS PENGAWASAN UNTUK CEGAH KEBOCORAN PAD
